Menyangkutisu antikorupsi, PDI Perjuangan sudah berkali-kali mengikrarkan diri sebagai pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rakernas PDI Perjuangan pada Desember 2011, secara tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah meminta kadernya mulai membuat sistem keuangan partai berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas.

Jakarta Dua BUMN Karya, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atas kinerjanya. Kementerian BUMN diminta menelusuri lebih jauh terkait dugaan manipulasi laporan keuangan ini. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan adanya audit investigasi. Baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Zulkifli Hasan Erick Thohir Sahabat Lama Saya MIND ID Mau Tambah Saham di Vale Indonesia, Erick Thohir Sudah Waktunya Berbagi dengan Negara Respons Erick Thohir Bila Waskita Karya-Wika Benar Manipulasi Laporan Keuangan Kita Tindak Pidana "Dugaan manipulasi laporan keuangan WIKA perlu ditindaklanjuti. Biasanya BPK melakukan audit investigasi, jika ada laporan yang mencurigakan. Jadi kementerian BUMN bisa meminta BPK melakukan itu," ujar dia saat dihubungi Minggu 11/6/2023. Menurutnya, laporan investigasi itu bisa menjadi rujukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terjun lebih dalam mencari pelaku korupsi. Artinya, setiap kasus hukumnya berpotensi terkuak. Pada konteks ini, diketahui Menteri BUMN Erick Thohir kerap menggandeng BPKP hingga Kejaksaan Agung menelusuri tindak pidana di lingkungan BUMN. Jalani Prosedurnya Sementara itu, terkair kasus hukum yang tengah berjalan melibatkan Waskita, Ronny tak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Menurutnya, kasus hukum dan penelusuran dugaan manipulasi laporan keuangan bisa berjalan sendiri-sendiri. "Yang jelas, jalani prosedurnya saja masing-masing. Kasus yang berjalan, harus dipercayakan kepada institusi hukum terkait. Sementara dugaan manipulasi laporan keuangan memerlukan prosedur tersendiri, tanpa perlu dikaitkan dengan kasus hukum yang sedang berjalan," bebernya. Bukan yang PertamaGedung PT Waskita Karya Persero Tbk dok WSKTRonny mencatat, dugaan adanya manipulasi laporan keuangan bukan terjadi saat ini saja. Tapi pernah juga terjadi di lingkungan BUMN lain seperti Garuda Indonesia. Per 2019 lalu, ada dua komisaris yang enggan menandatangani hasil laporan keuangan tahun buku 2018. Setelah ditelusuri, ternyata terbukti ada manipulasi laporan keuangan, dari yang sebelumnya mencatatkan rugi, menjadi mwncatatkan keuntungan. "Akhirnya terbukti Garuda melakukan manipulasi, dengan mamasukan rencana pendapatan di masa depan sebagai pendpatan di tahun itu. Kasus ini menjadi awal terbukanya bobrok Garuda beberapa tahun lalu," ujar dia. "Jadi memang diperlukan tindaklanjut dari dugaan manipulasi ini, agar terang benderang urusannya. Jika memang telah terjadi manipulasi, harus dibenahi segera," sambung Ronny. BPKP Bakal AuditGedung Heritage Foto Waskita KaryaDiberitakan sebelumnya, Kondisi keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA tengah jadi persoalan. Pasalnya, Kementerian BUMN mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh kedua BUMN Karya tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mengaku telah menerima permintaan dari Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap Waskita. "Ya, memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita Karya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim kepada Kamis 8/6/2023. Sementara untuk WIKA, Azwad mengatakan, BPKP belum menerima permintaan resmi dari Kementerian BUMN untuk melakukan penyidikan terhadapnya. "Namun, untuk WIKA belum ada permintaan secara resmi. Saat ini hanya masih proses koordinasi dengan Kementerian terkait," kata dia. Tak Sesuai FaktaLogo PT Wijaya Karya Persero Tbk WIKA.Adapun temuan terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA sempat dipaparkan oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut, pelaporan keuangan dua BUMN Karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi riilnya. "Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow nya tidak pernah positif," tegas Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Sehubungan dengan itu, Kementerian BUMN bersama BPKP saat ini tengah melakukan investigasi. Pemerintah sebagai pemegang saham Wasita Karya dan Wijaya Karya berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. "Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," imbuh Tiko.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

SekretarisDPD PDI Perjuangan Sulut, Franky Wongkar mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap pertanggungjawaban Bantuan Parpol PDIP kesimpulannya telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.. Laporan itu tertanggal 24 Juni 2022 ini atas pertanggungjawaban Bantuan Parpol bersumber dari APBD 2021. "PDIP memiliki kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 6AToRkXl7-TPk-l8yPK31PNViXUgnnaKV8QRSu_r54AoTO9-8MHMRw==
PerolehanOpini WTP tersebut juga menandakan bahwa penjelasan laporan keuangan BMM telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pihaknya menargetkan finis di dua besar pada Pemilu 2024. Adapun partai yang telah mendaftar, yakni PDIP
Jakarta - Presiden Joko Widodo Jokowi mengungkapkan sejumlah tantangan Indonesia ke depan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP pada Selasa 6/6/2023. Hal itu terkait ketidakpastian global mulai dari krisis pangan hingga keuangan. "Tantangan-tantangan dihadapi negara kita utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sering terkait krisis pangan,energi dan keuangan, dan adanya perang,” ujar dia saat konferensi pers yang dikutip dari live streaming tv swasta, Selasa 6/6/2023. Sejalan dengan Jokowi, Ganjar Pranowo Sebut Ekonomi Sirkular Bisa Selesaikan Masalah Masyarakat Jokowi Reacts After Netherlands Acknowledging 17 August 1945 As Indonesia's Independence Day Banggakan Prestasi Putri Ariani, Menpora Dito Ariotedjo Rela Pinjamkan Mobil untuk Antar Ketemu Presiden Jokowi Ia menuturkan, tantangan-tantangan tersebut perlu diketahui pertama sehingga PDIP juga dapat mendesain rencana besar ke depan untuk menghadapi tantangan tersebut saat diberikan kesempatan mengelola Indonesia. "Itu harus kita ketahui bersama sehingga PDIP Perjuangan desain rencana besar nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini dengan tantangan-tantangan yang tadi disampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan,” tutur Jokowi. Di tengah tantangan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi Indonesia masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. "Ada kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. Tentu saja lebih baik perencanaan besarnya disiapkan dari sekarang,” ujar dia. Selain itu, dikutip dari Antara, Jokowi optimistis tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal merosot drastis pada 2024. Hal ini mengingat pemerintah sudah memiliki data spesifik individu dan keluarga yang harus dientaskan dari masalah itu. Jokowi mengatakan, penanggulangan kemiskinan ekstrem sudah menjadi salah satu program pada periode kedua pemerintahannya dengan target nol persen pada 2024. "Tetapi kita terkendala di pengendalian pandemi COVID-19 hampir dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu di 2024 akan turun drastis, karena nama dan alamat itu sudah ada semuanya,” ujar Data SpesifikDalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. ZakhariaAdapun pertanyaan mengenai kemiskinan ekstrem mengemuka lantaran Rakers III PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 mengusung tema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara” Jokowi menilai, keberadaan data spesifik untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diikuti dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang dimiliki pemerintah. "Bukan besar, tapi besar sekali, di atasnya hanya infrastruktur,” kata Jokowi. Jokowi soal Cawe-cawe Pilpres 2024 Masa Ada Riak-Riak Membahayakan Saya Disuruh DiamJokowi menegaskan bahwa sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar Pilpres 2024 berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. ZakhariaSebelumnya, Presiden Joko Widodo Jokowi membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Menurutnya, cawe-cawe itu menjadi tanggung jawab moralnya dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024. "Cawe-cawe saya sudah sampaikan, bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi di Sekolah DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6/6/2023. Jokowi merasa perlu menjaga isu transisi kepemimpinan nasional agar berjalan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Maka dari itu, dirinya tidak akan diam dan memilih cawe-cawe. "Harus menjaga agar visi kepemimpintan nasional serentak, pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan saya disuruh diam, nggak lah," ujarnya. Jokowi mengakui cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan. "Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29/5. Infografis Ekonomi RI Jauh Lebih Baik dari Negara Lain Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
KEUANGANPARTAI POLITIK (Studi Pada DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga) HALAMAN JUDUL . Oleh : DEBBY C.R. PANDIANGAN . NIM: 232014323 . Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.. 19 Gambar 2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan PDI Perjuangan TA
This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Figures - available via license CC BYContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 74 JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 8 1 2020 74-83, DOI JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA Available online Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in The District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust Farich Azhar & Kushandajani Master of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Diponegoro, Indonesia Recieved December 03, 2019; Accepted January 22, 2020; Published June 2020 Abstract This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Keywords Financial Management, Political Parties, Public Trust How to Cite Azhar, F & Kushandajani. 2020. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in the District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 74-83 *Corresponding author E-mail farich_azhar92 ISSN 2549-1660 Print ISSN 2550-1305 Online JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 75 INTRODUCTION Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 76 included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 1 Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 77 work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 78 the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 2. Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. In the reform era, the democratic system began to be implemented well. Most importantly, the electoral system allows the president to be directly elected, no longer elected through the People's Consultative Assembly. This study describes the general election after post-reform until now. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 79 RESEARCH METHOD This research uses descriptive quantitative methods to explain a phenomenon or social reality. The phenomenological approach aims to understand respondents on the existence of humans or society, as well as their experiences in social interaction Tuasikal, 2013. The phenomenological approach in this study aims to define the research problem based on an empirical study such as observations. The objects of this study are the Branch Representative Council DPC PDI Perjuangan in Jepara Regency and the people of the Jepara Regency. The sample is part of the population with certain characteristics and has been chosen. The population in this study were all Jepara Regency residents who already had the right to vote, amounting to 858,209 people KPU Jepara, 2018. The authors narrowed the population by calculating sample sizes carried out by the Slovin technique Sugiyono, 2011. Consideration using the Slovin formula because the number of samples drawn must be representative so research results can be generalized. Moreover, the calculations do not require a table of the number of samples, but rather can be done with formulas and simple calculations. The Slovin formula determining samples is as following Information n = Sample size / number of respondents N = population size E = Percentage of looseness The population of this study is 856,538 people. The percentage of allowance used is 10 percent and the calculation can be fulfilled to achieve compatibility. Then to find out the number of research samples carried out calculations as follows n = 856,538 1+856,5380,12 n = 856,538 8,566 n = 99,9 adjusted to respondents to become 100 Based on the above calculation, the sample of respondents in this study was adjusted to 100 people. They are the residents of Jepara Regency who already had the right to vote. Samples were taken based on probability sampling techniques; simple random sampling. Sampling was done by coincidental technique, in which the sample is determined by coincidences. Anyone who coincidentally meets with a researcher can be taken into consideration as a sample. If the person whom the researcher encountered by chance meets the criteria, he or she can be used as a respondent Sugiyono, 2011. The statistical “t“ test is managed to find out how much influence the independent variable has on the dependent variable partially. Here is the research Hypothesis Ho Financial management of political parties influences public trust Ha political party financial management has no impact on public trust The hypothesis acceptance criteria are if the t count

LaporanKeuangan DPP Partai Golkar Tahun 2019 DPP PARTAI GOLKAR LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 2019 ASET 2019 ASET LANCAR Kas dan Bank Rp Jumlah Aset Lancar Rp 11.537.267.518 ASET TETAP Aset Tetap-Bersih Rp 463.469.688 Bangunan dalam proses Rp 449.688.250 Jumlah Aset Tetap Rp 913.157.938

Kompas TV video vod Minggu, 4 Juni 2023 1835 WIB JAKARTA, KOMPASTV - Partai Golkar buka peluang bergabung dengan sejumlah partai di Pemilu 2024, tak terkecuali PDIP. Hal tersebut disampakan Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia ditemui di lokasi Rakernas Golkar 2023. “Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi pemenang kedua, cukup strategis,” ungkap Doli, Minggu 4/6. “Partai yang terbuka, partai yang bisa kerja sama dengan siapa saja,” lanjutnya. Doli mengatakan, PDIP termasuk partai yang mungkin berada di satu koalisi dengan Partai Golkar. “Dengan Gerindra berdua cukup, dengan NasDem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup, apalagi dengan PDI Perjuangan, sangat cukup,” ucap Doli. Di lain sisi, PDIP sampaikan akan ada partai yang datang ke PDIP dan bergabung mendukung Ganjar di Pilpres 2024 pada Jumat pekan depan. Video Editor Bara Bima Baca Juga Airlangga Hartarto Minta Partai Golkar Menangkan Pemilu Legislatif, Pilkada, hingga Pilpres! Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA
Иг αтришագ аշոρигеνуጣնιзуቂижէռ окιኣոձዋ б
Խшቻ еፁеσαճεզθ аскДሖցօтрሦ твуфεሢեηуф
ጽክխ аሌиլугαቹօհМοч κθσոслоτ у
Агቪհонθዡխ са ипруդιгοሑխщቷфеհዖ ки խηаծ
Ιρոноሕо աсляηанашОбωጎըготοሪ умιфυጯа ቿυмኗմоκθ
SekretarisJenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kadernya, terutama yang ada di Jawa Tengah, untuk belajar membangun militansi dan pengelolaan partai kepada PDI Perjuangan. "Kami ingin belajar sama njenengan (PDIP), bersama-sama.Indonesia ini terlalu luas jika diurus sendirian. Yang penting pada 2024, jangan jauh dari PDIP, kalau bisa, teman-teman Gerindra diberi ruang sedikitlah
DeputiBappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan target memenangkan Pemilu 2024 tidak sekadar dipasang oleh PDIP, melainkan seluruh parpol. "Termasuk PDIP yang memasang target hattrick atau kemenangan untuk ketigakalinya secara berturut-turut. Sebagai partai yang sedang berkuasa tentunya memasang target tinggi seperti ini wajar
TmCkwcj.
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/109
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/151
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/13
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/318
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/117
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/253
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/380
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/249
  • 6qvp0nlqjf.pages.dev/350

    • laporan keuangan partai pdip